SOPPENG, MAJALAHPRO - Di Ruang
Rapat Gabungan SKPD kabupaten soppeng
digelar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun
2025 dengan tema “ Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
serta Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup” Kamis 25/1/2024
Sebelum acara dibuka secara resmi
oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak,SE
diawali pembacaan doa dan sambutan laporan acara kegiatan yang
disampaikan kepala Bapplitbangda Soppeng
Andi Agus Nongki dan dilanjut penyampaian pokok - pokok pembahasan DPRD
oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam , S,Sos, MM
Dalam giat Konsultasi Publik media
menggaris bawahi beberapa kata sambutan yang disampaikan Bupati Soppeng di
hadapan para peserta yang hadir dari mulai
Para Pimpinan SKPD Soppeng, Para Camat se Kabupaten Soppeng, Kepala Desa
, Lurah se Kabupaten Soppeng dan serta undangan lainnya
Dalam Sambutan Bupati Soppeng
menyinggung beberapa pembangunan infrastruktur dan program - program yang ada
di Soppeng seperti Bansos, salah satu
PKH dan bansos lainya seakan- akan tidak ada
keterlibatan pemerintah daerah dan itu hanya diklaim oleh oknum -oknum
yang mengatasnamakan dirinya. Padahal itu semua tidak bisa terjadi hal itu
kalau tidak ada keterlibatan serta usulan- usulan dari pemerintah yang
memprogramkan, jelasnya
apa yang telah terjadi demikian pemerintah pusat telah
mengetahui. Dan apa yang disampaikan ini
hari , merupakan pelurusan informasi supaya tidak terjadi salah
persepsi- persepsi yang salah pemahaman ditengah- tengah masyarakat, ujarnya
Sehingga pada hari ini saya
sampaikan PKH dihapus dan ada diganti
dengan nama Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Dimana tahun 2023 cadangan pangan ini telah
disalurkan kepada keluarga sasaran dengan menggunakan data PKH, sedangkan data
PKH dinilai belum menyajikan data yang akurat.
Sehingga penyaluran bantuan dimasa yang akan datang berdasarkan lagi
data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE)
Dan pada kesempatan ini PKH akan
diambil alih Pemda dan Bulog.
Mulai hari ini Bulog & Bappeda diperintahkan memverifikasi data,
bukan lagi melalui pendamping, jelasnya Bupati Soppeng
Pemerintah Daerah bersama Perum
Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg selama Perbulan kepada
keluarga penerima manfaat berdasarkan data Pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem (P3KE).
Namun sebelum dilaksankan P3KE
tentunya diminta para kepala Desa dab Lurah lakukan data ulang melalui
verifikasi
Konsultasi Publik Rancangan Awal
RKPD dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Soppeng bersama
anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Para Staf Ahli dan Staf Khusus
Bupati Kab. Soppeng, Para Asisten Setda
Kab. Soppeng, Para Kepala SKPD Kab Soppeng,
Para Kepala Bagian Lingkup Setda Kab. Soppeng, Para Kepala BUMN & BUMD, Para Kepala
Kantor Vertikal Lingkup Kab. Soppeng, Para Camat Se Kab. Soppeng, Para kepala
Desa, Lurah serta para Ormas, LSM dan lembaga Pers.(**)
