Soal Penganiayaan Nakes Barru, LHI: Polisi, RSUD, PPNI Harus Bertindak

Bagikan Berita

 

Ketgam: Ilustrasi

MajalahPro.Co.Id, Barru – Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDONESIA) mendesak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polres Barru untuk memproses secara hukum pelaku penganiayaan berinisial SUR.

“Berdasarkan data yang diterima, pelaku berinisial SUR melakukan tindakan penganiayaan kepada tenaga kesehatan berinisial AST. Korban AST dipukul/ditinju dibagian pipi/rahang sebelah kiri,” ucap Ketua Umum LAK-HAM INDONESIA, Arham MS, kepada wartawan, Sabtu (27/11/2021) malam.

Untuk diketahui, AST merupakan tenaga kesehatan/perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Arham sangat menyayangkan kasus penganiayaan terhadap tenaga kesehatan kembali terjadi. Perbuatan ini sangat tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Lanjut Arham mengatakan, belakangan ini pekerjaan tenaga kesehatan memang rentan terjadi, nakes sering disalahkan oleh pasien ataupun keluarga pasien namun tidak jarang yang merasa tidak puas atas pelayanan nakes dilampiaskannya dengan tindakan fisik.

Seharusnya kata Arham, masyarakat atau pasien yang mengeluhkan pelayanan sebaiknya disampaikan melalui kritik, saran yang baik ataupun mengadukan ke pimpinan instansi tersebut.

“Tenaga kesehatan termasuk perawat dalam menjalankan pekerjaannya juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Kalau nakes ditindaki dengan kekerasan fisik maka ujungnya akan tersangkut pidana,” terangnya.

Untuk itu, Arham meminta agar jajaran kepolisian Barru segera menahan pelaku penganiayaan tersebut. Dia juga akan mengawal persoalan ini sampai tuntas.

“Tindakan ini tidak boleh dibiarkan terjadi berulang kali, kasihan juga tenaga nakes, ia juga manusia, ia pekerja sama dengan pasien atau keluarga pasien sehingga pelaku harus ditindak tegas agar menjadi efek jera dan tidak semena-mena lagi kedepannya,” tambahnya.

Arham juga meminta kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Barru dan Pimpinan RSUD agar mengawal proses penganiayaan ini.

“PPNI harus hadir merasakan dan mensupport anggotanya yang mengalami kekerasan fisik begitu pula pimpinan RS. Tidak menutup kemungkinan besok atau kapan saja peristiwa ini bisa terjadi lagi,” tegas Aktivis perlindungan HAM ini.

Lebih lanjut Arham menyampaikan bahwa, mengingat peristiwa ini sudah sering kali terjadi, dia meminta pemkab Barru dan pimpian Dinkes untuk menjamin lingkungan kerja yang kondusif bagi perawat dalam melaksanakan tugas profesinya.

“Termasuk agar tidak mendapatkan kekerasan fisik maupun psikologis dari pihak manapun, karena tugas perawat sangat erat kaitannya dengan kenyamanan kerja dan keselamatan manusia,” jelasnya.

(eps)