Winardi. Pemanfaatan Media Sosial Yang Tidak Benar Akan Menghasilkan Informasi Hoax

Soppeng Majalah Pro.Co.Id — Pemanfaatan media sosial saat ini berkembang dengan luar biasa. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Arti hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Arti hoax adalah salah satu tren terburuk yang pernah ada dalam sejarah penggunaan media sosial.

Saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Soppeng imbau warga masyarakat Bumi Latemmamala agar tidak menyebar berita hoax, informasi yang menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA.

“Baik peserta Pilkada, partai politik (parpol pendukung) pasangan dan tim sukses atau masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut,” ucap Komisioner Bawaslu Soppeng, Winardi,S.Sos  Sabtu (07/11/2020).

Pasalnya, hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 pasal 69 tentang Pilkada. “Dalam proses kampanye secara jelas dilarang untuk menghasut, memfitnah, mengadu domba baik parpol, perseorangan atau kelompok masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, penyebaran berita hoax di media sosial agar tidak dilakukan oleh siapa pun pada masa kampanye bergulir. “Komitmen ini harus dibangun oleh masing-masing pasangan calon (paslon) beserta tim pengusungnya. Semua pihak tentunya harus turut menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan di Bumi Latemmamala,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua Bawaslu Kab.Soppeng Winardi. Mengimbau/meminta masyarakat agar dalam prlaksanaan Pilkada Soppeng thn 2020 ini untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Pilkada itu belum terbukti kevalidannya alias Hoax dan ujaran kebencian, sebab bisa saja dianggap mencederai Pelaksanaan Pilkada. ada hukuman pidana dan denda yang mengancam bagi mereka terbukti menyebarkan jenis informasi tersebut.

Dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) bahwa Penyebar informasi Hoax bisa terancam dengan Pidana maksimal Enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar,Juga ada larangan di UU Pilkada yg dituankan dalam Surat Edaran BawasluRI No.0589 tentang Pengawasan konten internet pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020, Jadi bagi yang suka mengirimkan kabar/berita bohong (Hoax),Ujaran kebencian dll atau bahkan cuma sekedar iseng mendisribusikan (Forward), harapki berhati hati ancamannya tidak main main seperti yang saya sampaikan tadi.

Dalam mencegah potensi pelanggaran Pemilihan dan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Soppeng Kami Bawaslu Kab.Soppeng sekali lagi mengimbau dan meminta kepada Masyarakat agar bersikap teliti saat mendapat pesan berantai yg sekiranya itu adalah Hoax dan atau mengandung Ujaran kebencian, teliti dulu dan jangan lansung menforward kepada yg lainnya..tutup Winardi. (Redaksi)