Selenggarakan Sosialisasi, Untuk Penguatan Dan Komitmen Dalam Implementasi PUG

Bagikan Berita
Soppeng, Majalahpro.Co.Id — Partisipasi aktif peserta dari perangkat daerah yang membidangi dapat mengikuti, menyerap ilmu dan pengetahuan dari kegiatan sosialisasi ini, agar kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dapat tercapai, hal tersebut diungkapkan Kadis PP3APPKB Hj.A.Husniati,Sos,MM, saat membuka kegiatan sosialisasi PUG dan PPRG di ruang pertemuan DP3APPKB kab soppeng, Rabu 10 maret 2022.
“Nantinya para peserta mampu menyusun kebijakan program kegiatan anggaran yang lebih baik dan dapat memberikan serta membentuk Focal Point dan kelompok kerja PUG sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dengan memiliki landasan kerja dalam pelaksanaannya,” jelasnya saat membacakan sambutannya.
Lebih lanjut Kadis PP3APPKB Hj.A.Husniati,Sos,MM mengharapkan, bahwa peserta yang hadir dapat memberikan kontribusi dalam setiap rangkaian kegiatannya. “Masukan dari para peserta mengenai isu gender tidak menjadi salah arti kedepannya, sehingga diperlukan sosialisasi supaya tidak berbenturan dengan kebudayaan dan sebagainya,” pungkas A.Husniati.

Kegiatan sosialiasi yang digelar sehari tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Soppeng secara resmi dibuka oleh Kadis PP3APPKB Hj.A.Husniati,Sos,MM didampingi Pemateri : Ir. SUCIATI SAPTA MARGANI, M. Si perencana ahli madya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Dinas KP3A Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengarusutamaan gender merupakan isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dak KB  tapi oleh pemerintah baik pusat terlebih daerah. Dalam pengarustamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki – laki, perempuan, anak dan penyandang distabilitas serta kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya kedalam perencanaan program pembangunan. Jadikan pengarustamaan gender sebagai kepentingan daerah dengan memenuhi 7 ( tujuh ) prasyarat awal pelaksanaan Pengarustamaan Gender.

Ir. SUCIATI SAPTA MARGANI, M. Si perencana ahli madya .dalam materix menyampaikan bahwa Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat pusat maupun daerah, namun dalam hal pelaksanaan maupun hasilnya belumlah maksimal, masih ada kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan. Salah satu faktor belum berhasilnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disebabkan keterbatasan pengertian dan pemahaman para pemangku kepentingan, OPD dan masyarakat tentang konsep gender dan aplikasinya. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan political will dari pemangku kepentingan, pengetahuan dasar serta analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada, hal ini tentang Perda Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan bersinergi dengan salah satu program prioritas pemerintah yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. (Humas Dinas Infokom/**)