*Jokowi Jangan Mau Kena Jebakan “Batman”*

Bagikan Berita
Oleh Wina Armada Sukardi, _wartawan senior dan advokat_
Majalahpro.Co.Id — Pemikiran atau wacana untuk membuka peluang memperpanjang priode masa jabatan presiden, merupakan proses pembentukan konsep yang sangat berbahaya. Kendati masih bersifat embrional, karena masih berupa wacana atau pemikiran, namun justru inilah fase yang paling berbahaya. Semua akar pengembangan praktek ketatanegaraan berarkar dan bersumber dari adanya pemikiran atau wacana lebih dahulu.  Selain sebagai upaya _test the water_ alias cek gelombang, pemikiran itu secara tidak langsung bakal menggerus ideologi yang membatasi masa jabatan presiden, yang tak lama kemudian menjadi konsep “presiden boleh  lebih dari dua priode” dapat sejajar dengan konsep “presiden tidak boleh lebih dari priode.” Ketika sampai pada kesejajaran pemikiran itu, segalanya menjadi terbuka untuk terjadi.
Padahal dari aspek manapun, presiden  hanya boleh dua priode merupakan ketentuan absolut ketatanegaraan kita pasca reformasi, baik dilihat dari aspek yuridis konstitusional, sosiologis maupun filosofis. Maka sekedar usulan atau wacana alias pemikiran agar priode jabatan presiden boleh diperpanjang merupakan sesuatu yang ahistoris, anti konstitusional dan melawan roh reformasi.
*Pengusung “Cari Muka”*
   Sejarah telah membuktikan, usulan perpanjangan masa jabatan presiden biasanya diusung oleh mereka yang ingin “cari muka”  atau kepentingan politik diri atau golongannya sendiri belaka.
      Sebelum reformasi kita masih ingat, Presiden Soeharto sudah memberi isyarat kemungkinan saat itu dirinya dapat berhenti sebagai presiden. Tapi salah satu pembantunya yang paling dipercaya, Harmoko, terus menyakinkan Soeharto dan publik, bahwa, “80% rakyat masih menghendaki Pak Harto jadi presiden.” Maka akhirnya Soeharto pun melanjutkan dinastinya. Lalu yang terjadi, telah menjadi fakta sejarah, rakyat memprotes berbagai kepemimpinan Pak Harto, dan membongkarkan aib-aibnya selama rezim dia berkuasa. Pada saat itu Sang Pembantu yang tadinya paling setia, Harmoko, yang waktu itu menjadi ketua MPR justru berbalik minta Soeharo turun dari tahtanya.
     Terjadilah reformasi, salah satunya menentapkan agar  jabatan presiden tidak boleh lebih dari  dua priode. Dan itu dimasukan ke dalam konstitusi kita (UUD RI 1945).
*Alasan Jabatan Presiden Dibatasi*
       Kenapa jabatan presiden tidak boleh lebih dari dua priode?  Pertama, jika masa jabatan lebih dari dua priode, siapapun presidennya, cenderung mengarah kepada sifat otoriter dan menciptakan sistem diktaktor. Masa jabatan yang panjang membuat langsung atau tidak langsung presiden merasa negara sudah menyatu dengan dirinya. Keinginan presiden dipandang juga  keinginan negaran, dan oleh lantaran itu, tak boleh ada yang  menghalanginya, bahkan tak boleh sekedar berbeda pendapat. Pada priode jangka panjang masa jabatan presiden, siapapun  yang berbeda pendapat atau mencoba menghadang rencana presiden, dipandang bukan lagi oposisi terhadap pemerintah, tetapi sudah dikatagorikan sebagai musuh negara. Maka itu, mereka yang tidak sependapat dengan presiden wajib “disingkirkan” dan diberikan “sanksi” yang dapat diciptakan dari jalur peta politik. Ini jelas membunuh iklim demokrasi .
     Kedua, semakin lama seorang presiden berkuasa, semakin dapat  “dimanfaatkan” oleh kroni-kroninya. Tentu para kroni itu semuanya dalam memperjuangkan kepentingannya seakan-akan demi kepentingan presiden, demi negara. Padahal para kroni itu justru “memanfaatkan” presiden untuk kepentingan mereka.
     Ketiga, masa jabatan presiden yang lebih dua priode membuat proses estafet kepemimpinan mandeg. Gaya kepemimpin menjadi mononton “itu-itu aja,” padahal mungkin bangsa memiliki “anak bangsa” dengan gaya kepemimpinan yang beragam dan memberikan kemanfaatan dan pilihan bagi rakyat. Rakyat tidak puas terhadap presiden yang sudah lebih  dari priode, tidak dapat  menyalurkan aspirasinya.
    Keempat, ketika presiden lebih dari dua priode, hampir pasti hasrat untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara melorot. Ada semacam perasaan dalam diri presiden, kan saya sudah tidak tergantung pada pemilihan rakyat lagi, jadi tidak terlalu perlu mendengarkan suara hati nurani rakyat. Jangankan  lebih dari dua priode, pada jabatan  priode  kedua saja, menurut berbagai penelitian, kepemimpinan seorang presiden di seluruh dunia, cenderung tidak lagi berkorelasi langsung dengan rakyat. Maka di Filipina masa jabatan presiden sejak Marcos tumbang, dibuat hanya satu priode saja. Tetapi agar presiden tetap dapat memberi konstribusi terbaiknya, jabatannya diberikan 6 atau 7 tahun. Maka untuk mencegah berbagai penyimpangan dan penurunan kinerja, masa jabatan paling lama presiden maksimal dia priode saja.
     Kelima, masa jabatan presiden dua priode merupakan waktu yang relatif panjang dan cukup  buat para presiden memberikan sumbangsih tenaga dan pemikirannya yang terbaik  kepada nusa dan bangsa. Jangankan dua priode, satu priode saja, sudah cukup buat presiden untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Tetapi konsesus universal masih memberikan toleransi  satu priode lagi, jadi dua priode,  agar presiden dapat memiliki “kesinambungan” program kerjanya. Lebih dari dua priode justru bakal berbahaya dan menjadi bumerang bagi kita.
     Keenam, jabatan presiden maksimal dua priode agar tercipta “proses pengalihan kekuasaan dan kepemimpinan secara damai.” Jabatan presiden yang lebih dari priode cenderung menciptakan peralihan kekuasaan dengan kekerasan dan kekacauaan.
     Ketujuh, jabatan presiden  dua priode merupakan pemberian jaminan dari konstitusi kepada rakyat  agar paling  lama dalam satu dekade rakyat boleh dan harus mempunyai pemimin atau presiden baru. Perpanjangan jabatan presiden tentu jelas mengebiri hak-hak konstitusional anak bangsa.
*Alasan Klasik*
     Biasanya, usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden hampir selalu serupa:  tak ada orang sekuat presiden, sehingga kepemimpinannya perlu diperpanjang. Di samping itu ada alasan tambahan: mayoritas rakyat masih menghendaki si presiden terus berkuasa, semisal kasus Pak Harto oleh Harmoko.
   Manakala Soekarno menjadi presiden alasan itulah yang dijadikan dasar, sehingg Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Demikianlah pada masa pemerintah Soeharto, alasan serupa, yang membuat pada masa itu tidak ada pembatasan jabatan untuk Pak Harto.
     Kelanjutan dan kepemimpinan kedua presiden itu sudah kita ketahui. Mereka menjadi cenderung otoriter, membuat banyak rakyatnya menderita dan sudah tak dapat lagi dibedakan mana kepentingan  negara dan kepentingan rakyat serta bangsa negaranya lagi dengan kepentingan pribadi presiden.  Pada saat seperti itu presiden menjadi berkuasa  dengan absolut dan minim toleransi  dan cuma memajukan kepentingan kroni-kroninya saja. Padahal kalau kedua presiden itu berkuasa hanya dua priode mereka dapat merupakan _primus  interpares_ atau putra bangsa yang terbaik.
     Saya teringat di internal kepengurusan PWI sendiri. Setelah reformasi, Peraturan Dasar PWI langsung ikut dibongkar sesesui dengan jiwa reformasi. Ada dua hal penting  dalam Peraturan Dasar PWI yang menjadi “kiblat” baru Peraturan Dasar PWI.
Pertama, mereka yang menjadi pengurus partai politik dan underbownya, tidak boleh merangkap  menjadi pengurus PWI.  Kedua, masa jabatan ketua umum PWI dibatasi maksimal dua priode saja. Begitu juga jabatan-jabatan yang lainnya, tidak boleh ditempati seorang pengurus lebih dari dua priode
      Kebetulan waktu itu ketua unum PWI dijabat oleh sobat Tarman Azzam almarhum. Dia seorang yang sangat rajin turba ke bawah. Rajin berkunjung ke daerah dan memecahkan banyak persoalan PWI, termasuk yang paling  utama mempertahankan kewibawan   PWI pasca reformasi.
       Kepemimpinan yang kuat itu kemudian menjelang akhir jabatan Tarman kedua, menimbukan beberapa usulan agar Jabatan ketua umum PWI dapat diperpanjang lebih dari dua priode. Alasannya,  “Tidak ada anggota PWI yang sekuat Tarman.”
     Bagaimana caranya? Tinggal mengubah Peraturan Dasar, dari kalimat “Ketua umum hanya boleh dipilih dua priode” dengan menambahkan *Jokowi Jangan Mau Kena Jebakan “Batman”*
Oleh Wina Armada Sukardi, _wartawan senior dan advokat_
Pemikiran atau wacana untuk membuka peluang memperpanjang priode masa jabatan presiden, merupakan proses pembentukan konsep yang sangat bahaya. Kendati masih bersifat embrional, karena masih berupa wacana atau pemikiran, namun justru inilah fase yang paling berbahaya. Semua akar pengembangan praktek ketatanegaraan berarkar dan bersumber dari adanya pemikiran atau wacana lebih dahulu.  Selain sebagai upaya _test the water_ alias cek gelombang, pemikiran itu secara tidak langsung bakal menggerus ideologi yang membatasi masa jabatan presiden, yang tak lama kemudian konsep “presiden boleh  lebih dari dua priode” dapat sejajar dengan konsep “presiden tidak boleh lebih dari priode.” Ketika sampai pada kesejajaran pemikiran itu, segalanya menjadi terbuka untuk terjadi.
Dari aspek manapun, presiden  hanya boleh dua priode merupakan ketentuan absolut ketatanegaraan kita pasca reformasi, baik dilihat dari aspek yuridis konstitusional, sosiologis maupun filosofis. Maka sekedar usulan atau wacana alias pemikiran agar priode jabatan presiden boleh diperpanjang merupakan sesuatu yang ahistoris, anti konstitusional dan melawan roh reformasi.
   Sejarah telah membuktikan, usulan perpanjangan masa jabatan presiden biasanya diusung oleh mereka yang ingin “cari muka”  atau kepentingan politik diri atau golongannya sendiri belaka.
      Sebelum reformasi kita masih ingat, Presiden Soeharto sudah memberi isyarat kemungkinan dirinya dapat berhenti sebagai presiden. Tapi salah satu pembantunya yang paling dipercaya, Harmoko, terus menyakinkan Soeharto dan publik, bahwa “80% rakyat masih menghendaki Pak Harto jadi presiden.” Maka akhirnya Soeharto pun melanjutkan dinastinya. Lalu yang terjadi, rakyat memprotes berbagai tindakannya, dan membongkarkan aib-aib selama rezim dia berkuasa. Pada saat itu Sang Pembantu yang tadinya paling setia, Harmoko, justru berbalik minta Soeharo turun dari tahtanya.
     Terjadilah reformasi, salah satunya menentapkan agar  jabatan presiden tidak boleh lebih dari  dua priode. Dan itu dimasukan ke dalam konstitusi kita (UUD RI 1945).
*Alasan Jabatan Presiden Dibatasi*
       Kenapa jabatan presiden tidak boleh lebih dari dua priode?  Pertama, jika masa jabatan lebih dari dua priode, siapapun presidennya, cenderung mengarah kepada sifat otoriter dan menciptakan sistem diktaktor. Masa jabatan yang panjang membuat langsung atau tidak langsung presiden merasa negara sudah menyatu dengan dirinya. Keinginan presiden ialah keinginan negaran dan tak boleh ada yang  menghalanginya. Pada priode jangka panjang masa jabatan presiden, siapapun  yang mencoba menghadang rencana presiden, dipandang bukan lagi oposisi terhadap pemerintah, tetapi sudah dikatagorikan sebagai musuh negara. Oleh lantaran itu, mereka yang tidak sependapat dengan presiden wajib “disingkirkan” dan diberikan “sanksi” yang dapat diciptakan dari jalur peta politik. Ini jelas membunuh iklim demokrasi .
     Kedua, semakin lama seorang presiden berkuasa, semakin dapat  “dimanfaatkan” oleh kroni-kroninya. Tentu para kroni itu semuanya dalam memperjuangkan kepentingannya seakan-akan demi kepentingan presiden, demi negara. Padahal para kroni itu justru “memanfaatkan” presiden untuk kepentingan mereka.
     Ketiga, masa jabatan presiden yang lebih dua priode membuat proses estafet kepemimpinan mandeg. Gaya kepemimpin menjadi mononton “itu-itu aja,” padahal mungkin bangsa memiliki “anak bangsa” dengan gaya kepemimpinan yang beragam dan memberikan kemanfaatan dan pilihan bagi rakyat.
    Keempat, ketika presiden lebih dari dua priode, hampir pasti hasrat untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara melorot. Ada semacam perasaan dalam diri presiden, kan saya sudah tidak tergantung pada pemilihan rakyat lagi, jadi tidak terlalu perlu mendengarkan suara hati nurani rakyat. Jangankan  lebih dari dua priode, pada jabatan  priode  kedua saja, menurut berbagai penelitian, kepemimpinan cenderung tidak lagi berkorelasi langsung dengan rakyat. Maka di Filipina masa jabatan presiden sejak Marcos tumbang, dibuat hanya satu priode saja. Tetapi agar presiden tetap dapat memberi konstribusi terbaiknya, jabatannya diberikan 6 atau 7 tahun. Maka untuk mencegah berbagai penyimpangan dan penurunan kinerja, masa jabatan paling lama presiden maksimal dia priode saja.
     Kelima, masa jabatan presiden dua priode merupakan waktu yang relatif panjang dan cukup  buat para presiden memberikan sumbangsih tenaga dan pemikirannya yang terbaik  kepada nusa dan bangsa. Jangankan dua priode, satu priode saja, sudah cukup buat presiden untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Tetapi konsesus universal masih memberikan toleransi  satu priode lagi, jadi dua priode,  agar presiden dapat memiliki “kesinambungan” program kerjanya. Lebih dari dua priode justru bakal berbahaya dan menjadi bumerang bagi kita.
     Keenam, jabatan presiden maksimal dua priode agar tercipta “proses pengalihan kekuasaan dan kepemimpinan secara damai.” Jabatan presiden yang lebih dari priode cenderung menciptakan peralihan kekuasaan dengan kekerasan dan kekacauaan.
     Ketujuh, jabatan presiden  dua priode merupakan pemberian jaminan dari konstitusi kepada rakyat  agar paling  lama dalam satu dekade rakyat boleh dan harus mempunyai pemimin atau presiden baru. Perpanjangan jabatan presiden tentu jelas mengebiri hak-hak konstitusional anak bangsa.
*Alasan Klasik*
     Biasanya, usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden hampir selalu serupa:  tak ada orang sekuat presiden, sehingga kepemimpinannya perlu diperpanjang. Di samping itu ada alasan tambahan: mayoritas rakyat masih menghendaki si presiden terus berkuasa
   Manakala Soekarno menjadi presiden itulah yang dijadikan dasar, sehingg Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Demikianlah pada masa pemerintah Soeharto, alasan serupa, yang membuat pada masa itu tidak ada pembatasan jabatan untuk Pak Harto.
     Kelanjutan dan kepemimpinan kedua presiden itu sudah kita ketahui. Mereka menjadi cenderung otoriter, membuat banyak rakyatnya menderita dan sudah tak dapat lagi dibedakan mana kepentingan  negara dan kepentingan rakyat serta bangsa negaranya lagi dengan kepentingan pribadi presiden.  Pada saat seperti itu presiden menjadi berkuasa  dengan absolut dan minim toleransi  dan cuma memajukan kepentingan kroni-kroninya saja.
     Saya teringat di internal kepengurusan PWI sendiri. Setelah reformasi, Peraturan Dasar PWI langsung ikut dibongkar sesesui dengan jiwa reformasi. Ada dua hal penting  dalam Peraturan Dasar PWI yang menjadi “kiblat” baru Peraturan Dasar PWI.
Pertama, mereka yang menjadi pengurus partai politik dan underbownya, tidak boleh merangkap  menjadi pengurus PWI.  Kedua, masa jabatan ketua umum PWI dibatasi maksumal  dua priode saja. Begitu juga jabatan-jabatan yang lainnya, tidak boleh ditempati lebih dari dua priode.
      Kebetulan waktu itu ketua unum PWI dijabat oleh sobat Tarman Azzam almarhum. Dia seorang yang sangat rajin turba ke bawah. Rajin berkunjung ke daerah dan memecahkan banyak persoalan PWI, termasuk yang paling  utama mempertahankan kewibawan   PWI pasca reformasi.
       Kepemimpinan yang kuat itu kemudian menjelang akhir jabatan Tarman kedua, menimbukan beberapa usulan agar Jabatan ketua umum PWI dapat diperpanjang. Alasannya,  “Tidak ada anggota PWI yang sekuat Tarman.”
     Bagaimana caranya? Tinggal mengubah Peraturan Dasar, dari kalimat “Ketua umum hanya boleh dipilih dua priode” dengan menambahkan beberapa kata menjadi frase  “_Ketua umum hanya boleh dipilih dua priode, kecuali kongres menghendaki lain._”
      Usulan  tambahan frase “_kecuali kongres menghendaki lain_” menjadi riuh. Waktu itu terjadi debat cukup sengit di tubuh PWI. Banyak jug pengurus yang mendukung perubahan ini. Saya dan beberapa kawan termasuk yang paling menentang keras perubahan itu, dan menyebabkan keakraban saya dengan sobat Tarman terganggu. Apalagi saat itu saya bilang, kalau tidak ada calon lain, saya mengajukan diri maju menjadi calon ketua umum PWI. Saya kala itu Sekjen dan almarhum Tarman ketua umum.
     Untungnya, akhirnya semua mengambil keputusan sangat demokrasi : pembatasan  jabatan ketua umum PWI dua prioden tetap dipertahankan. Dari sanalah kemudian muncul ketua umum PWI baru yang sebelumnya sama sekali tidak diperhitungkan, sobat Margiono almarhum.
*Alasan Usang*
     Kini pada tingkat politik nasional  juga kejadiannya mirip. Orang-orang mengatakan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kuat dan karismatik belum ada gantinya. Survei kepercayaan terhadap diri presiden yang begitu tingggi menjadi bukti tambahan. Apalagi  kita masih harus melalui pandemi covid-19.
    Alasan lainnya, daripada kita boroskan uang untuk Pemilu, lebih baik Presiden yang sudah bagus dipertahankan aja dulu lebih dahulu.
    Alasan-alasan itu sejatinya  merupakan alasan usang yang  selalu dipakai dari waktu ke waktu. Alasan-alasan yang cuma dicari-cari, mengada-ada, anti demokrasi, dan anti konstitusional.  Pembatasan jabatan dua priode presiden, tidak ada hubungannya langsung dengan kinerja presiden.
     Boleh jadi Presiden Jokowi mempunyai kinerja yang sangat baik. Joko dinilai mampu membangun infrastruktur sebagai wujud kesinambungan Indonesia negara kesatuan. Beliau juga menjadi tokoh yang berhasil meruntuhkan birokrasi panjang dalam berbagai urusan publik. Jokowi pun boleh jadi dicatat menjadi mempimpin Indonesia yang sangat dihormati, disegani dan diterima oleh masyarakat internaional. Mungkin masih sederet  panjang  lagi daftar keberhasilan lain Jokowi. Namun itu semua bukanlah suatu syarat agar masa jabatan preiden dapat diperpanjang.
    Secara filosofi sudah terbukti, jabatan presiden tidak boleh lebih dari dua priode. Jika lebih dari dua priode, bakal muncul lebih banyak kemudaratan ketimbang kemanfaatannya. Kemudian secara konstitusional,jelas telah ada  ada (pasal-pasal dan jiwa ) konstitusi  yang membatasi. Berikutnya secara sosiologi, sudah terbukti pula jabatan presiden yang lebih dari dua priode menimbulkan gejolak sosial politik yang sangat  besar yang merugikan bangsa dan negara serta pribadi presidennnya sendiri.
    Dana Pemilu sebagai penjangga demokrasi juga gak bisa dijadikan alasan untuk menunda berakhirnya masa jabatan presiden.  Pemilu yang utama bukan dilihat dari kemewahannya, tapi dari prosesnya yang transparan, jujur, bersih dan merdeka menentukan pilihan.
*Jangan Masuk “Jebakan Batman”*
     Saya yakin seyakin-yakinnya, Presiden Jokowi bakal menolak segala rajuan, bujukan atau  (kalau ada) paksaaan dan tekanan dari manapun  datangnya, yang mendesak dirinya agar  bersedia memangku jabatan presiden lebih dari dua priode. Perlu juga disadari, ada kemungkinan tawaran memperpanjang priode jabatan presiden merupakan “jebakan batman,” istilah generasi sekarang yang merujuk kepada perangkap lawan atau teman. Awalnya di depan manis, begitu tawaran itu diterima dan Jokowi dihujat ramai-ramai, mereka yang mengusulkan bakal meninggalkan Jokowi, dan bahkan ikut “menghajar” Jokowi. Legesi Jokowi  pun hancur. Itulah “jebakan batman.” Makanya, Pak Jokowi, hati-hati, jangan sampai masuk perangkap “jebakan batman.”
     Jokowi sudah terbukti seorang presiden yang otentik. Dia pasti faham benar, bukan saja kapan harus “merebut” jabatan presiden, tapi juga kapan harus “melepaskan” jabatan presidennya sesuai dengan konstitusi, sejarah perkembangan  sosial pilitik bangsa Indonesia, dan suasana kebatinan  nilai-nilai reformasi serta demokrasi.  Dia sudah berkali-kali menegaskan, tidak bersedia memperpanjang priode jabatannya. Jokowi pasti menolak menjadi presiden lebih dari dua priode, kecuali dia bersedia menjadi “tumbang politik” masuk dalam “jebakan batman.”
    Dan kalaulah Jokowi ternyata bersedia juga mejabat presiden  lebih dari dua priode, dengan alasan apapun, saya pribadi bakal langsung menyatakan melawannya, dengan segenap upaya serta raga maupun jiwa.
     Semoga bangsa Indonesia selalu diberikan yang terbaik.***