Soal Tambang di Lamogo, JURNALNEWS: Kalau Legal Tunjukkan Izinnya

Bagikan Berita
Ketgam: Ilustrasi

MajalahPro.Co.Id, Soppeng
Kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetap harus di jalankan, kendati demikian media harus juga memilih dan memilah narasumber yang akan memberikan hak jawab atau hak klarifikasi ke media tersebut. Hal ini tertuang dalam aturan KEJ.

Seperti yang diberitakan oleh salah satu media online terkait pemberitaan pertambangan itu terkesan sudah keluar dari aturan KEJ.

JURNALNEWS menyayangkan pernyataan orang tersebut di salah satu media online bahwa izin pertambangannya itu legal dan mempunyai dokumen izin. Padahal nyata-nyata banyak wartawan saat itu yang mendengar statement orang tersebut.

“Pernyataan Andi Muchlis di media tersebut sangat disayangkan, padahal nyata-nyata ada beberapa orang termasuk ada wartawan yang mendengar statement dia, bahkan rekaman suaranya pun terekam saat dia memberikan tanggapan. Lantas apa kentungannya juga kami plesetkan berita, tak ada untungnya sama sekali. Sangat jelas dia menyebutkan bahwa izinnya ada di Polres Soppeng Unit Tipidter,” tegas wartawan jurnalnews.net, Sabtu (13/3/2021).

Pada kesempatan yang sama, Koordinator LAK-HAM INDONESIA, Jumarjon meminta Inpekstur pertambangan Provinsi Sulsel, khususnya aparat penegak hukum (APH) di Soppeng agar memeriksa legalitas kegiatan tambang di Lamogo, Desa Pattojo.

“Ya, kami minta agar kegiatan di Lamogo di periksa agar tidak menimbulkan keresahan publik. Apa sih susahnya memeperlihatkan legalitas usahanya kepada wartawan?,” kata Jon sapaan akrabnya.

Ia menambahkan jika perilaku yang diperlihatkan pihak penambang (Andi Muchlis) kepada wartawan saat itu diduga terkesan bentuk arogansi.

“Ada apa Andi Muchlis mengatakan kalau izinnya ada di polres unit tipidter? kalau memang pihak penambang keberatan dengan pemberitaan silahkan dijawab dengan memperlihatkan izinnya kepada wartawan,” tegasnya.

Jon menambahkan bahwa piihak mereka harus tahu bahwa pengawasan pertambangan bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi seluruh elemen masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pertambangan yang ada di daerah-daerah.

Selain bisa merusak ekosistem lingkungan kata Jon, kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal itu juga merugikan pendapatan keuangan negara atau daerah.

“Pihak LAK-HAM INDONESIA tidak akan diam jika menerima pengaduan warga atau menemukan kegiatan pertambangan yang tidak mengantongi izin. Dan kegiatan di Lamogo dalam waktu dekat akan kami laporkan secara resmi di Polda dan Inspektur pertabambangan Provinsi,” tutup Jon.

Sebelumnya, seorang bernama Andi Muchlis Rds, yang diketahui warga Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyebut bahwa tambang yang ada di Kampung Lamogo, Desa Pattojo, Kecamatan Liliriaja, mempunyai ijin tambang.

“Untuk ijin IUP dan lain sebagainya sudah ada di polres Soppeng, di unit Tipidter,” ucapnya dihadapan wartawan, di Jalan Samudera, Jumat (12/3/2021).

Saat ditanya kepada siapa izin tersebut di serahkan di unit Tipidter Polres Soppeng, dia berkata yang jelas ada di Polres Unit Tipidter.

“Silahkan tanyakan ke polres saja,” tambahnya dengan nada kesal.

Kemudian wartawan meminta Andi Muchlis untuk memperlihatkan izn tersebut, dia selalu menyebut ada di Polres Soppeng. Hingga berita ini ditayangkan, izin tersebut tidak diperlihatkan sampai ia meninggalkan tempat.

Sampai saat ini wartawan, akan terus menggali informasi terkait hal tersebut.

Diberitakan sebelumnya, sekaitan dengan adanya pemberitaan dan informasi masyarakat terkait maraknya usaha Pertambangan Tanpa Izin (Peti) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang diduga ilegal, Lembaga Kajian Dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDONESIA) telah mengirimkan surat laporan dugaan usaha pertambangan ilegal ke Kepolisian Resort Soppeng Nomor 561.05/LHI/SOP/40/LD.UPI/III/2021 per tanggal 03 Maret 2021.

(Eps)