Hadir Bupati Soppeng, Rapat Paripurna DPRD Tetapkan Empat Perda

Bagikan Berita

 

Majalahpro.co.id, Soppeng — Rapat Paripurna DPRD Soppeng dipimpin ketuanya, H. Syahruddin M Adam, S Sos, MM, berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Soppeng, Jl. Salotungo Watansoppeng, Jum’at, 10 Juli 2020.

Selain para Anggota DPRD Soppeng, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE, Rapat Paripurna ini juga dihadiri juga, Dandim 1423/Spg diwakili Kasdim Mayor Inf Nasaruddin, SE; Kapolres Soppeng AKBP Fuji Saputro Bowo Leksono, S.Ik, SH; Kajari Soppeng, Mohammad Nasir, SH, MH; Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ahmad Ismail, SH, MH.

Hadir juga, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Drs. Zaenal Farid,SH, MH; Sekda Kab. Soppeng, Drs. H. A. Tenri Sessu, M.Si; para pimpinan SKPD dan Camat,.

Setelah mendengarkan pendapat semua fraksi DPRD Soppeng terhadap 4 Ranperda, yakni;

1). Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas,

2). Ranperda Inisitaif tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan

3. Ranperda tentang Perlindungan Anak serta

4). Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019.

Sebelum memutuskan keempat Ranperda tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan tanggapannya.

Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE, dalam sambutanya, menyampaikan, atas nama pemerintah daerah pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah mengagendakan rapat ini, khususnya ucapan terima kasih, kepada Pansus DPRD yang telah melakukan pembahasan ranperda, termasuk pendalaman materi, meskipun dalam kondisi pandemi covid 19. Sehingga keempat Ranperda tersebut dapat diselesaikan pembahasannya dengan hasil sebagai mana yang telah didengarkan bersama dari pendapat masing-masing fraksi.

Terhadap empat ranperda yang telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing fraksi tersebut, maka Bupati Soppeng dapat menyampaikan pendapat akhir.

Berikut Pendapat Akhir Bupati :

1). Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai Ranperda Inisiatif DPRD, tentunya patut diapresiasi karena sebagai mitra pemerintah daerah , DPRD senantiasa aktif dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan dan pengembagan sumber daya manusia.

Dikatakan, keberadaan perlindungan penyandang disabilitas, ke depan tentunya dijadikan payung hukum dalam memberikan ketegasan atas jaminan kepastian hukum keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat hidup layak bermartabat dan setara dengan orang lain.

2). Ranperda Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, diharapkn menjadi regulsi daerah yang akan mengatur secara profesional keberadaan dan keseimbangan pasar tradisional dan  toko modern yang ada di Kabupten Soppeng, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/m-dag/per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern sebagaimana telah diubah dengan Petaturan Menteri Perdagangan dengan Nomor 56/Mdag/per/9/2014.

Dapat diketahui bahwa, pendirian mini market harus mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi daerah setempat, aksebilitas wilayah, arus lalu lintas, pola hidup masyarakat setempat, dan atau jam  kerja toko modern yang bersinergi dan tidak mematikan usaha tradisional di sekitarnya.

Tentu keberadaan toko moderen ini, tanda Bupati, tidak harus dipandang secara apreori tetapi dalam kondisi yang dilematis ini maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur pasar tradisional, pusat pertokoan dan toko modern yang terkait denga zonasi yang membatasi pembangunan toko modern dan mereduksi dampaknya terhadap pasar tradisonal serta dibahas pula mengenai jam buka, jarak, serta proses perijinannya.

Dalam konteks ini, lanjut Bupati pendapat akhirnya di Rapat Paripurna DPRD Soppeng ini, keberadaan Peraturan Daerah Kabupten Sopeng tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menjadi sebuah solusi dan dasar legalitas terhadap permasalahan dimaksud.

Dikatakan, peraturan daerah, peranan dari pemerintah daerah untuk segera menetapkan regulasi memberikan pengaturan lokasi toko modern, sehingga membuat persaingan di antara satu dengan lainnya.

Saat ini bisa menjadi lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahtetaan masyarakat  secara keseluruhan.

Adapun arah kebijakan yang ingin dicapi, antara lain; pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, memberikan norma keadilan saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern.

Pengembangan kemitraan, dengan usaha kecil sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen , pemasok toko modern dan konsumen.

3). Ranperda perlindungan anak sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentunya diharapkan jadi regulasi yang mensyaratkan pemenuhan hak anak yang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Segala bentuk kekerasan, tandas Buoati, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur dalam Perda tentang Perlindungan Anak.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati juga berharap, sebagai instrumen hukum kebijakan yang dapat mencegah, menghindarkan anak dari kekerasan serta mendapatkan haknya atas keadilan serta pemulihan dari penderitaan diakibatkan oleh kekerasan.

Perda tentang perlindungan anak, jelas Bupati, akan mendorong keterlibatan semua pihak, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, untuk bersama-sama secara holistik, integratif, membangun kekuatan menyusun kebijakan program kegiatan dalam rangka memenuhi, melindungi dan menghargai hak anak.

Keberadaan perlindungan anak memberikan kewajiban dan tanggungjawab yang luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan lembaga organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

harapan ini tentunya sejalan dengan program pemerintah dalam pencapian Kabupaten Soppeng sebagai kabupaten layak anak.

4). Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah melalui tahapan  pembahsan  dan mencermati proses pembahasan ranperda ini tentunya diwarnai beberapa pertanyaan dan saran dari dewan melalui rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD dan telah mendapatkan penjelasan dan jawaban atas permaslahan yang dipertanyakan .

Namun disadari, kata Bupati, bahwa pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019 belum sepenuhnya dapat memenuhi semua harapn yang diinginkan oleh masyarakat. Masih banyak permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan pembangunan di daerah ini, sehingga ke depan kita harus lebih giat bekerja meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, melalui penyampaian Pendapat Akhir Bupati di Rapat Paripurna DPRD itu, Bupati
mengajak semua pihak untuk bekerja nyata, salaing bahu-membahu, berkerjasama dalam menata pembangunan di daerah Soppeng ini dan terus berinovasi dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, Bupati menginstruksikan kepada para kepala SKPD  supaya proaktif dalam menangani tindak lanjut atas hasil temuan BPK, baik temuan tahun Anggaran 2019 maupun tahun-tahun sebelumnya, dan jangan lagi ada temuan berulang , di tahun-tahun mendatang.

Menutup penyampaian Pendapat Akhirnya, Bupati Soppeng, menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada ketua,wakil ketua dan para anggota dewan yang  terhormat atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.

Berbagai saran, masukan serta harapan yang disampaikan pada saat pembahasan Ranperda ini akan menjadi catatan penyempurnaan demi paripurnanya substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini. (rh)