Gasali Katakan. Miris’ Anggaran Makan Minum Satpol PP Setara Dua Bungkus Nasi Kuning

Bagikan Berita

Soppeng Majalah Pro.Co.Id — Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan.

Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda)? Kedua, Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda)? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).

Untuk menjaga ketertiban umun masyarakat dan penegakan Perda diwilayah Kabupten Soppeng, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Soppeng eksis melaksanakan patroli setiap malam dengan beberapa lokasi, kegiatan ini dilakukan Pol PP Soppeng sebagai bentuk tanggung jawab moral yang diembangnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum Sementara dari sisi tingkat kesejahteraan, mereka mendapat sorotan dari penggiat anti korupsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Soppeng.

Ketua LSM Lidik Gasali Makkaraka SH dimintai tanggapanya oleh Majalah Pro.Co.Id  di Warkop Sad’dan senin (28/10) menilai anggaran  makan minum dari Pemda sebesar Rp.20.000 setiap hari perorang selama sepuluh hari, setara dengan dua bungkus nasi kuning porsi kecil,itu sangat kecil nilainya.

Lanjut kata Gasali,bukan saja masalah makan minumnya sebesar 20.000.Mereka melaksanakan tugas dengan kendaraan peribadi dan tanpa uang operasional. “Saatnya Pemkab Soppeng kedepan memberi perhatian khusus, utamanya kendaraan operasional terantib “Pungkas Gasali

Sementara Kasad Pol PP Andi Surahman saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan. Ini sangat Perlu diketahui bahwa kami sudah transparansi dalam hal anggaran gaji Satpol PP untuk non PNS sebesar Rp. 1 Juta paling tinggi di sulawesi selatan, adapun uang makan minum untuk yang Rp. 20.000 merupakan uang tambahan  satpol pp saat sedang bertugas lapangan dan lagi jam kerja untuk satpol PP itu digaji 1 juta sebulan namun evektifnya bekerja cuma sepuluh hari kerja ujar Andi Surahman melalui telepon selulernya.(RH/**)