Sebanyak 250 Perusahaan Ikuti Sosialisasi Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan

Bagikan Berita

BALIKPAPAN, MAJALAHPRO – Guna lebih meningkatkan kepatuhan perusahaan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Balikpapan kembali melakukan sosialisasi kepada 250 perusahaan besar yang ada di wilayah kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Paser

Sosialisasi kepatuhan terhadap perusahaan pemberi kerja tersebut digelar di Grand Jatra Hotel di jalan Jendral Sudirman No 47 Kota Balikpapan, Senin, 22/4/2019

Perusahaan yang ikut dalam sosialisasi terdiri dari perusahaan pertambangan, perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan outsourching

Sosialisasi dibagi menjadi dua bagian dan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 22 – 23/4/2019 dengan tema yang sama “Forum Komunikasi Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan

Acara ini menghadirkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tirta Dewi sebagai narasumber dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Widhoyoko, ST, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk validasi data kependudukan terhadap karyawan/pekerja

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Kusumo melalui Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Muniarti mengatakan, bahwa tujuan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kepada perusahaan pemberi kerja terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial baik untuk pekerja/karyawan tetap maupun yang tidak tetap

Menurutnya, pekerja tetap maupun yang tidak tetap wajib mendapatkan jaminan sosial sesuai peraturan Undang – Undang

Pekerja disektor perkebunan kata Muniarti, sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus karena masih banyak yang belum didaftarkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja karena sistem kerjanya adalah musiman

“Sosialisasi ini untuk meningkatan kepatuhan terutama kepada perusahaan – perusahaan kelas besar, setiap perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Karena seluruh pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial secara menyeluruh,”kata Murniati

Dijelaskannya, perusahaan juga wajib memberikan data yang valid para pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan seperti halnya besaran gaji serta tunjangan yang diterima seluruh pekerjanya untuk kepentingan manfaat jaminan sosial bagi pekerja itu sendiri

“Rata – rata selama ini perusahaan hanya melaporkan besaran gaji karyawannya sesuai dengan UMK/UMP, tetapi bagi perusahaan yang memberi upah lebih dari UMK seperti halnya adanya tunjangan kepada pekerja maka harus dilaporkan yang sebenarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Karena hal itu akan mempengaruhi manfaat jaminan sosial yang akan diterima oleh pekerja,”terangnya

Lebih lanjut Muniarti menjelaskan, pelaporan tidak harus mengacu kepada UMK, karena UMK hanya sebagai batasan.

“Manfaatnya sangat banyak, salah satunya adalah pada saat pekerja berhenti sebagai pekerja, maka jaminan hari tuanya juga akan lebih besar yang akan diterima. Apabila mengalami kecelakaan kerja manfaatnya juga akan lebih besar,”jelasnya

Setiap santunan yang diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk penggantian klaim adalah ditentukan berdasarkan upah

“Apabila meninggal dunia akibat kecelakaan kerja biaya santunan adalah sebesar 48 x gaji, sedangkan apabila cacat akibat kecelakaan kerja sebesar 56 x gaji,”tambahnya

Murniati berharap, dengan sosialisasi ini dapat mendorong kepatuhan dari semua perusahaan dengan melaporkan upah seluruh pekerjanya dengan sebenarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tirta Dewi dihadapan seluruh manajeman perusahaan yang hadir mejelaskan, jika pekerja adalah merupakan aset untuk membesarkan perusahaan, oleh sebab itu perusahaan juga harus memikirkan kesejahteraan seluruh pekerjanya untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tuanya

“Perusahaan harus bisa melaporkan data upah yang valid kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena hal itu terkait dengan kesejahteraan pekerja di hari tuanya serta perlindungan jaminan sosial selama bekerja,”ujar Tirta Dewi

Dia berharap kepesertaan seluruh perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan harus diikuti

“Suka atau tidak harus ikut, karena apabila tidak mengikuti kepesertaan jika nantinya terjadi klaim akan menjadi beban oleh perusahaan itu sendiri,” tegasnya

Tirta Dewi menyebutkan, Pemerintah ingin semua pekerja dilindungi oleh jaminan sosial, dengan adanya 4 program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti JKK, JK, JHT dan JP masih banyak manfaat layanan tambahan lainnya

“Hal ini bukan menambah kemiskinan baru, tapi menambah kesejahteraan peserta itu sendiri seperti halnya mendapatkan beasiswa, kepemilikan rumah dan santunan lainnya,”pungkasnya

Selain itu, acara sosialisasi dihari pertama ini juga dirangkai dengan penyerahan piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada lima perusahaan yang tertib administrasi, tertib dalam pembayaran dan pelaporan upah, dan perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya dalam program kepesertaan Jaminan Pensiun (JP). (Ar)