Gubernur Bersama Kepala Daerah se-Sulsel,Tanda Tangani MoU Dengan Ombudsman RI

Bagikan Berita

MAKASSAR, MAJALAHPRO – Gubernur Sulawesi Selatan bersama seluruh Kepala Daerah se-Sulsel tanda tangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman RI di Novotel Makassar, Senin 01 April 2019

Penandatangan Nota Kesepahaman (MuO) antara Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan Gubernur Prov. Sulawesi Selatan dan Bupati/Walikota se SulSel dilakukan guna Peningkatan Pelayanan Publik dan Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat

Gubernur Sulawesi Selatan Prof. DR. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr. dalam sambutannya menyampaikan, penanda tanganan nota kesepahaman ini untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, murah dan cepat

“Seluruh Kepala Daerah, Bupati/ Walikota harus punya komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat agar Sulsel menjadi urat nadi perekonomian,”kata Nurdin Abdullah

Negara kita dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, untuk itu kata Gubernur, kita harus merangsang dunia usaha dengan memberikan peluang yang mudah untuk berinvestasi

“Salah satu upaya untuk merangsang investor berinvestasi di negara kita khususnya di Sulawesi Selatan adalah dengan mempermudah perijinan,”tambahnya

“Selama ini kita mengatakan bahwa SulSel sebagai gerbang Indonesia Timur, tapi ekspor dilakukan tetap melalui Tanjung Priuk dan Tanjung Perak, dengan penandatangan nota kesepahaman ini diharapkan bisa menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, sehingga kedepan ekspor bisa dilakukan lewat Makassar New Port,”tegasnya

Sementara Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D pada kesempatan tersebut mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas dan bebas maladministrasi

“Kita harus bekerja dengan Hati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,”harapnya

Dalam melaksanakan pelayanan publik lanjut Amzulian Rifai, diharapkan kerja sama seluruh kepala daerah, dan untuk melapor soal pelayanan publik, itu harus sudah dimusyawarahkan dulu atau di lapor dulu ke Inspektorat tingkat Kabupaten, karena Ombudsman tidak boleh memproses kalau suatu laporan belum diproses di Inspektorat Kab/Kota.

“Dengan adanya MoU ini, kami berharap agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik dan berkualitas, tidak ada lagi pungutan liar (Pungli) disemua kalangan,”tutup Ketua Ombudsman RI

Hadir diacara tersebut Forkopimda SulSel,Ketua Ombudsman RI (ORI), Ketua Ombudsman RI Perwakilan SulSel,Sekjen Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APII), Bupati/Walikota se SulSel,Sek Dinas PMD, Kabag Pemerintahan,Ortala, Hukum, Humas dan Protokol.(**Ar)

Sumber : Humas Soppeng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *