Kado Hari Pers Nasional 2022: Menyelisik “Hate Speech” EM versi Jurnalisme

Bagikan Berita
Kado Hari Pers Nasional 2022:
Menyelisik “Hate Speech” EM versi Jurnalisme
Oleh : M.Dahlan Abubakar
Seorang teman meminta saya menulis analisis dugaan ujaran kebencian (“hate speesh”) yang dilakukan oleh EM yang kemudian juga ternyata diketahui salah seorang wartawan yang mengantongi kartu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Permintaan itu dia sampaikan melalui salah satu grup whatsapp (WA) setelah membaca analisis saya berdasarkan linguistik (ilmu bahasa) dari sisi analisis wacana kritis (critical discource analysis).
Setelah kasus dugaan ujaran kebencian (DUK)-nya menyebar liar dan menimbulkan reaksi yang sangat “kolosal” dari penghuni Pulau Kalimantan,  EM mencoba mencari “perlindungan” dengan menyebutkan bahwa apa yang diujarkannya itu merupakan karya jurnalistik. Sudah ada petinggi PWI Provinsi Kalimantan Timur yang bereaksi atas upaya EM tersebut dengan mengatakan bahwa DUK EM tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik.
Menganalisis persoalan ini kita harus melibatkan banyak pranata jurnalisme yang berlaku di Indonesia. Mulai dari UU Nomor 40/Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber produk Dewan Pers. Pranata yang terakhir saya libatkan karena DUK EM disiarkan melalui media sosial (youtube) yang boleh kita kategorikan masuk dalam rumpun media siber.
Beberapa waktu yang lalu setelah EM mengaku sebagai wartawan, langsung ada yang memposting kartu pers milik EM, Nomor anggota 09.00.19895.21 M dengan masa berlaku hingga 4 November 2023 ditandatangani oleh Ketua PWI Jaya Sayid Iskandar. Pada kartu tersebut EM bekerja untuk media FNN.Co.ID.  Postingan kartu pers ini hanya ingin meyakinkan pengguna media sosial bahwa yang bersangkutan memang benar seorang wartawan.
Pada hari ini, 7 Februari 2022 saya menengok laman Dewan Pers. Di sana, saya tidak menemukan  nama EM pada data sertifikasi wartawan dan media daring itu pada kolom data perusahaan pers. Boleh dikatakan, EM belum mengikuti sertifikasi dan medianya pun belum terverifikasi.
Saya ingin mengatakan dalam kasus DUK ini, EM tampil berbicara bukan sebagai wartawan, melainkan sebagai seorang praktisi partai politik yang bernaung  di bawah entitas politik yang selama ini dikenal merupakan oposisi pemerintah. Ini tertuang dalam sejumlah wacana yang dilontarkan dan terikut pada rangkaian DUK yang tayang di kanal youtube. Sepanjang pengetahuan saya, seorang wartawan harus memosisikan diri sebagai pihak yang  netral (meskipun ada juga yang partisan) dan sangat tidak cantik serta elok berbicara segamblang itu. Ketika yang bersangkutan jelas merepresentasikan dirinya sebagai organ partai politik, tentulah bukan sebagai wartawan.
Jika kita selisik (bentuk tidak baku telisik) atau singkap,  DUK tersebut, yang bersangkutan telah melanggar UU No.40/1999 Bab II Pasal 7 (2) yang berbunyi bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.
Dari sisi Kode Etik Jurnalistik juga pada pasal 2 disebutkan bahwa wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan umum, persatuan, dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan, dan keyakinan satu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat, sakit, miskin atau lemah.
Pada  DUK EM pun dapat dikategorikan telah melanggar amanat  pasal 3 KEJ yang berbunyi:” wartawan tidak beriktikad (bentuk tidak baku: etikad, itikad) buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar).
Pasal 6 KEJ,” Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar)  kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.
Pasal 7,”Wartawan menghormati asas praduga tidak bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian berita yang berimbang.
Jika EM dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan, maka dia harus menaati pasal 15 yang mengamanatkan,”Wartawan harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan KEJ PWI. Wartawan menyadari dalam melaksanakan profesinya, penaatan KEJ ini berada pada hati nurani msing-masing.
Jika kita melihat rangkaian pasal KEJ yang dilanggar tersebut, tentu saja dia akan dibanjiri begitu banyak sanksi kalau dari sisi sebagai wartawan. Namun karena piranti UU Nomor 40/1999 dan turunan peraturannya bersifat “lex specialis” tentu sanksinya tidak akan identik dengan hukuman yang dikenakan karena melanggar Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Sanksi terhadap wartawan yang ditetapkan bersalah melanggar aturan organisasi lebih bersifat sanksi moral, nurani, dan mungkin juga sedikit sanksi sosial yang terkadang cepat dilupakan.
Pada pasal 4 KPW (3), berunyi. wartawan wajib menaati dan patuh terhadap KEJ. Butir (7), wajib memiliki dan memenuhi standar kompetensi wartawan; (9) Wajib mengutamakan kepentingan umum. Sedangkan pada pasal 19 (1) disebutkan “Wartawan memiliki hak untuk mengunggah pendapat dan opini pribadinya di media sosial dan hal itu merupakan tanggung jawab pribadi.
Kita pun dapat menyelisik DUK EM tersebut dari sudut Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers.  Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
Verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan tersebut (verifikasi) dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan ketentuan yang disebutkan itu, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
Saya kira dengan melihat piranti analisis kasus DUK EM dari sisi jurnalisme, kita akan dapat menilai kadar wacana tersebut dari sisi parameter jurnalisme. Kita berharap jangan lagi ada pihak yang mencari perlindungan dengan berupaya mengalihkan suatu kasus yang rambu-rambu jurnalistiknya sama sekali diabaikan dan dilanggar.
Inilah salah satu dampak kebebasan pers yang kadang-kadang kebablasan dan mencoba menjustifikasi bahwa kebebasan tersebut dilindungi UUD 1945, meskipun harus mencederai dan mengorbankan pihak lain dan melabrak sejumlah aturan main organisasi profesi. Problem pers nasional masih saja berkutat pada masalah-masalah yang itu-itu juga. Bagaikan kendaraan yang mesinnya terus berbunyi, tetapi rodanya tidak pernah berputar.
Begitulah kebebasan pers selalu ditunggu oleh sebuah konsekuensi. Stephen Covey,  penulis asal Amerika Serikat yang terkenal dengan bukunya “The Seven Habits of Highly Effenctive People” mengatakan, “kita mungkin saja bebas melakukan apa pun yang hendak dilakukan, tetapi tak akan pernah bebas dari konsekuensinya”. Maka sebelum melakkan sesuatu tidak ada pilihan lain, kita “sapere aude”, beranilah berpikir sendiri.
Selamat Hari Pers Nasional 2022.  Wassalam. (*)..